Categories
Informasi

DPR Khawatirkan Rencana Kominfo Bangun Data Center Nasional Dengan Dana Asing

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan langkah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang akan membangun Pusat Data Nasional (PDN) dengan bantuan yang berasal dari dana asing. Hal ini berpotensi untuk membuka penambangan data nasional oleh pihak asing.

“Mengapa untuk membangun data center yang penting dan merupakan infrastruktur vital pemerintah di era digital seperti saat ini harus menggunakan dana asing? Semua data pemerintah akan ada didalam pusat data itu seperti NIK. Wajar jika timbul kekhawatiran jika nantinya ada campur tangan asing disana,” kata Sukamta.

Politikus PKS tersebut berkata bahwa keterlibatan dari Prancis dalam proses pembiayaan ini adalah bukti bahwa Indonesia belum dapat mandiri. Menurutnya, kedaulatan negara harus tetap dijaga secara utuh.

DPR Khawatirkan Rencana Kominfo Bangun Data Center Nasional Dengan Dana Asing

Dimulai dari sana, ia meminta Menkominfo Jhonny G. Plate menjelaskan mengenai skema kerjasama yang akna dilakukan oleh Indonesia dengan Prancis dalam pembiayaan PDN itu.

Menurutnya, kerjasama ini sangatlah mengkhawatirkan jika Prancis juga ikut serta dalam penentuan spesifikasi teknis dan implementasinya. Sukanta mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki banyak pemain lokal yang memiliki kompetensi untuk terlibat didalam pembangunan Pusat Dana Nasional yang bersaing secara global. Bahkan, lanjutnya terdapat penyedia cloud computing skala global yang menumpang pusat data di Indonesia.

“Bibit-bibit yang kompeten harusnya kita dukung. Jangan justru kita membesarkan kepentingan asing,” jelas Sukamta.

Sebelumnya, Jhonny menyatakan bahwa pemerintah Prancis melalui duta besarnya di Indonesia yaitu H.E. Olivier Chambard mengungkapkan bahwa pemerintah Prancis bersedia untuk membiayai proyek data center Indonesia tersebut.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Jhonny pada pertemuan yang bertajuk “Pemerintah RI-Prancis Bahas Tiga Kerjasama Percepatan Transformasi Digital” di kantor Kemenkominfo.

“Secara khusus hari ini Dubes mengatakan bahwa pemerintah Prancis siap untuk membantu dalam pembiayaan dan mengambil langkah didalam pembangunan data center milik pemerintah Indonesia,” kata Jhonny.

Akan tetapi baik Menkominfo dan Dubes Prancis tidak ingin menyebutkan jumlah dana yang akan dihabiskan untuk membiayai proyek ini. Untuk diketahui, Kominfo tengah berencana untuk membangun PDN di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sebuah tanah yang merupakan bekas tambang batubara dengan luas 20 hektare telah disiapkan untuk proyek PDN ini.

Hal ini disampaikan oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimatan Timur, M. Jauhar Efendi. Ia mengatakan bahwa pemerintah pusat tengah melakukan studi kelayakan untuk menetukan posisi dari PDN ini.

“Saya yang hubungi langsung Pemkab Kukar untuk menyediakan lahan dengan luas 20 hektar untuk menjadi PDN,” kata Jauhar.

Categories
Situs

Kominfo Akan Hapus Situs Film Bajakan IndoXXI Tahun Depan

Memberantas situs film bajakan seperti IndoXXI akan menjadi fokus utama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020. Hal ini menjadi bentuk penegakan dari pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI.

Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan menjelaskan bahwa selama ini Kominfo seperti bermain kucing-kucingan dengan para pengelola situs web streaming. Setiap kali Kominfo menutup satu situs, para pemilik situs langsung memunculkan URL yang baru.

“Pemilik situs ini memang tergolong nakal. Mereka pindah-pindahkan terus URL, kita cari terus. Kamia kami juga kerjasama dengan masyarakat dengan membuka kontak pengaduan,” kata Semuel.

Kominfo Akan Hapus Situs Film Bajakan IndoXXI Tahun Depan

Untuk melakukan aksi bersih-bersih ini, Kominfo akan bekerjasama dengan Coalition Against Piracy atau CAP dan Ditjen HAKI Kemenhukam. Kominfo mengklaim bahwa sejak Juli 2019 telah dilakuakn pemblokiran terhadap 1.000 alamat situs web pembajakan dan domain aplikasi ilegal.

Lebih lanjut, Semuel menjelaskan bahwa Kemenkominfo tidak hanya fokus pada pelanggaran pada sektor film dan video akan tetapi juga pada pembajakan lagu hingga buku.

“Sekarang yang kita lihat tidak hanya video, tetapi musik dan buku juga sudah mulai terjadi. Pada era digital HAKI seperti saat ini, semua ini menjadi penting karena anak muda produksi karya dengan HAKI haruslah di lindungi,” jelasnya.

Survey dari YouGov menemukan bahwa dua per tiga atau sekitar 63 persen konsumen daring atau online yang ada di Indonesia menonton situs web streaming ataupun torrent. Situs seperti IndoXXI menjadi aplikasi yang paling populer di gunakan oleh pengguna Indonesia.