Categories
Informasi

DPR Khawatirkan Rencana Kominfo Bangun Data Center Nasional Dengan Dana Asing

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan langkah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang akan membangun Pusat Data Nasional (PDN) dengan bantuan yang berasal dari dana asing. Hal ini berpotensi untuk membuka penambangan data nasional oleh pihak asing.

“Mengapa untuk membangun data center yang penting dan merupakan infrastruktur vital pemerintah di era digital seperti saat ini harus menggunakan dana asing? Semua data pemerintah akan ada didalam pusat data itu seperti NIK. Wajar jika timbul kekhawatiran jika nantinya ada campur tangan asing disana,” kata Sukamta.

Politikus PKS tersebut berkata bahwa keterlibatan dari Prancis dalam proses pembiayaan ini adalah bukti bahwa Indonesia belum dapat mandiri. Menurutnya, kedaulatan negara harus tetap dijaga secara utuh.

DPR Khawatirkan Rencana Kominfo Bangun Data Center Nasional Dengan Dana Asing

Dimulai dari sana, ia meminta Menkominfo Jhonny G. Plate menjelaskan mengenai skema kerjasama yang akna dilakukan oleh Indonesia dengan Prancis dalam pembiayaan PDN itu.

Menurutnya, kerjasama ini sangatlah mengkhawatirkan jika Prancis juga ikut serta dalam penentuan spesifikasi teknis dan implementasinya. Sukanta mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki banyak pemain lokal yang memiliki kompetensi untuk terlibat didalam pembangunan Pusat Dana Nasional yang bersaing secara global. Bahkan, lanjutnya terdapat penyedia cloud computing skala global yang menumpang pusat data di Indonesia.

“Bibit-bibit yang kompeten harusnya kita dukung. Jangan justru kita membesarkan kepentingan asing,” jelas Sukamta.

Sebelumnya, Jhonny menyatakan bahwa pemerintah Prancis melalui duta besarnya di Indonesia yaitu H.E. Olivier Chambard mengungkapkan bahwa pemerintah Prancis bersedia untuk membiayai proyek data center Indonesia tersebut.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Jhonny pada pertemuan yang bertajuk “Pemerintah RI-Prancis Bahas Tiga Kerjasama Percepatan Transformasi Digital” di kantor Kemenkominfo.

“Secara khusus hari ini Dubes mengatakan bahwa pemerintah Prancis siap untuk membantu dalam pembiayaan dan mengambil langkah didalam pembangunan data center milik pemerintah Indonesia,” kata Jhonny.

Akan tetapi baik Menkominfo dan Dubes Prancis tidak ingin menyebutkan jumlah dana yang akan dihabiskan untuk membiayai proyek ini. Untuk diketahui, Kominfo tengah berencana untuk membangun PDN di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sebuah tanah yang merupakan bekas tambang batubara dengan luas 20 hektare telah disiapkan untuk proyek PDN ini.

Hal ini disampaikan oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimatan Timur, M. Jauhar Efendi. Ia mengatakan bahwa pemerintah pusat tengah melakukan studi kelayakan untuk menetukan posisi dari PDN ini.

“Saya yang hubungi langsung Pemkab Kukar untuk menyediakan lahan dengan luas 20 hektar untuk menjadi PDN,” kata Jauhar.

Categories
Informasi

Netflix Berlakukan Harga Baru Untuk Pengguna Indonesia Per 1 Agustus 2020

Mulai 1 Agustus 2020, layanan streaming video on-demand Netflix resmi menetapkan harga baru untuk pengguna Indonesia. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 yang telah ditetapkan pada Juli lalu.

Didalam PMK ini, diatur bahwa produk digital impor dalam bentuk barang yang tidak berwujud atau jasa yang artinya termasuk layanan streaming online dikenakan PPN sebesar 10 persen.

“Seperti yang diinformasikan di media, Pemerintah Indonesia akan menggunakan PPN pada layanan digital termasuk didalamnya Netflix per 1 Agustus 2020,” kata juru bicara Netflix.

Netflix Berlakukan Harga Baru Untuk Pengguna Indonesia Per 1 Agustus 2020

Netflix mengatakan bahwa daftar perubahan harga ini juga telah diinformaiskan kepada semua pelanggang Netflix yang baru maupun lama.

“Untuk anggota baru Netflix, mereka telah dapat melihat harga berlangganan yang baru mulai hari ini. Informasi terkait dengan perubahan biaya ini juga telah mulai kami sampaikan ke anggota lama kami,” lanjutnya.

Harga paket berlangganan Netflix yang baru di Indonesia mengalami kenaikan variatif mulai dari Rp 5 ribu hingga Rp 17 ribu setelah dikenakan PPN 10 persen. Adapun harga langgang baru Netflix per 1 Agustus 2020 adalah:

  • Paket Mobile dari Rp 49 ribu menjadi Rp 54 ribu
  • Paket Basic dari Rp 109 ribu menjadi Rp 120 ribu
  • Paket Standard (HD) dari Rp 139 ribu menjadi Rp 153 ribu
  • Paket Premium (Utra HD/HD) dari Rp 169 ribu menjadi Rp 186 ribu

Pada pagi hari tanggal 1 Agustus 2020, situs Netflix Indonesia masih menampilkan daftar harga langganan lama yang masih belum diperbarui.

Tidak hanya Netflix, pajak ini juga berlaku untuk produk digital lainnya seperti langganan streaming musik, film, aplikasi game digital hingga jasa online yang berasal dari luar negeri.

Dengan begitu, melalui penunjukkan Kementerian Keuangan melalui Dirjen Pajak maka para penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) luar negeri ataupun dalam negeri dapat mulai memungut PPN sesuai dengan peraturan lengkap mengenai tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang dapat dilihat langsund di PMK No.48/PMK.03/2020 di situs pajak.go.id.

Categories
Situs

Pendaftaran Domain Aksara Jawa Yang Dimiliki PANDI Masih Terganjal Izin Pemerintah

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia atau PANDI berencana akan meluncurkan domain dengan aksara jawa penuh. Akan tetapi, langkah ini masih terhalang legalitas dari Kemenkominfo.

Ketua PANDI Yudho Giri Sucahyo menjelaskan bahwa agar dapat mendaftarkan aksara Jawa ke Internet Corporation for Assigned Names and Numbers atau ICANN yang merupakan pengelola domaind di seluruh dunia dibutuhkan surat resmi yang berasal dari pemerintah Indonesia.

“Harus ada surat resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa bahasa ini juga merupakan bahasa komunikasi resmi di Indonesia. Poin ini yang harus diperjuangkan,” kata Yudho.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini domain hanacaraka.id baru nama domain saja yang dapat mengunakan huruf hanacaraka sedangkan ujudnya masih menggunakan .id. Saat ini juga sedang diperjuangkan adalah membuat domain hanacaraka atau .hanacaraka.

Pendaftaran Domain Aksara Jawa Yang Dimiliki PANDI Masih Terganjal Izin Pemerintah

Selain itu, tampilan nama domain hanacaraka.id ketika masuk ke browser masih berupa punycode atau kode unik. Hal ini dikarenakan aksara Jawa masih belum dapat didaftarkan ke browser tersebut.

Yudho pun memberikan contoh salah satu negara yang telah menggunakan domain internet dengan bahasa dan huruf lokal yaitu India.

“Mereka punya sekian banyak bahasa bukan hanya satu. Jadi perlu adanya pernyataan dan kerjasama dari pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengurus Bidang Pengembangan Usaha, Kerja Sama dan Marketing Pandi, Heru Nugroho menjelaskan bahw apihaknya masih mengalami kendala syarat administrasi yaitu surat pernyataan pemerintah yang mengakui bahwa bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi resmi.

Menurut Heru, ICANN selaku pengelola domain internet dunia mempertanyakan apakah bahasa Jawa ada digunakan oleh masyarakat Indonesia atau tidak.

“Itu dibuktikan dengan diharuskan adanya kebijakan tertulis dari pemerintah,” tegasnya.

“Namun belum ada perincian atau penjelasan lebih jauh mengenai aksara bahasa daerah di Indoneisa, salah satunya aksara Jawa serta beberapa luas penggunaannya di Indonesia,” kata Heru.

Maka dari itu, pihaknya belum menemukan kebijakan yang jelas mengenai daftar bahasa dan aksara daerah apa saja yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah. Heru pengatakan saat ini PANDI masih mencari wewenang birokrasi yang ada di lingkup mana.

“Saat ini masih gelap, apakah harus ke Kemendikbud atau Sekretariat Negara atau kemana untuk memperoleh surat pernyataan tersebut,” tutupnya.

Saat ini PANDI telah berkolaborasi dengan komunitas penggiat aksara Jawa untuk membangun konten di internet yang bertuliskan aksara Jawa, juga akan membuat kompetisi membuat website beraksara Jawa. PANDI terus berkomunikasi dengan ICANN dan mempersiapkan persyaratan lainnya.