Categories
Informasi

Netflix Berlakukan Harga Baru Untuk Pengguna Indonesia Per 1 Agustus 2020

Mulai 1 Agustus 2020, layanan streaming video on-demand Netflix resmi menetapkan harga baru untuk pengguna Indonesia. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 yang telah ditetapkan pada Juli lalu.

Didalam PMK ini, diatur bahwa produk digital impor dalam bentuk barang yang tidak berwujud atau jasa yang artinya termasuk layanan streaming online dikenakan PPN sebesar 10 persen.

“Seperti yang diinformasikan di media, Pemerintah Indonesia akan menggunakan PPN pada layanan digital termasuk didalamnya Netflix per 1 Agustus 2020,” kata juru bicara Netflix.

Netflix Berlakukan Harga Baru Untuk Pengguna Indonesia Per 1 Agustus 2020

Netflix mengatakan bahwa daftar perubahan harga ini juga telah diinformaiskan kepada semua pelanggang Netflix yang baru maupun lama.

“Untuk anggota baru Netflix, mereka telah dapat melihat harga berlangganan yang baru mulai hari ini. Informasi terkait dengan perubahan biaya ini juga telah mulai kami sampaikan ke anggota lama kami,” lanjutnya.

Harga paket berlangganan Netflix yang baru di Indonesia mengalami kenaikan variatif mulai dari Rp 5 ribu hingga Rp 17 ribu setelah dikenakan PPN 10 persen. Adapun harga langgang baru Netflix per 1 Agustus 2020 adalah:

  • Paket Mobile dari Rp 49 ribu menjadi Rp 54 ribu
  • Paket Basic dari Rp 109 ribu menjadi Rp 120 ribu
  • Paket Standard (HD) dari Rp 139 ribu menjadi Rp 153 ribu
  • Paket Premium (Utra HD/HD) dari Rp 169 ribu menjadi Rp 186 ribu

Pada pagi hari tanggal 1 Agustus 2020, situs Netflix Indonesia masih menampilkan daftar harga langganan lama yang masih belum diperbarui.

Tidak hanya Netflix, pajak ini juga berlaku untuk produk digital lainnya seperti langganan streaming musik, film, aplikasi game digital hingga jasa online yang berasal dari luar negeri.

Dengan begitu, melalui penunjukkan Kementerian Keuangan melalui Dirjen Pajak maka para penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) luar negeri ataupun dalam negeri dapat mulai memungut PPN sesuai dengan peraturan lengkap mengenai tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang dapat dilihat langsund di PMK No.48/PMK.03/2020 di situs pajak.go.id.

Categories
Program

HiPajak Hadir Untuk Mempermudah Para Wajib Pajak Dalam Mengurus Pajak

Perkembangan teknologi dan dunia digital telah membuka kesempatan untuk melahirkan profesi baru dalam beberapa tahun terakhir. Banyaknya jenis profesi baru ini dilihat dari peningkatan jumlah Wajib Pajak nonkaryawan.

Melihat kondisi ini, aplikasi atau program yang bernama HiPajak dihadirkan sebagai cara untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan terkait dengan pajak penghasilan. HiPajak mengatakan bahwa layanannya turut mendukung ekonomi digital sebab membantu para Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan, usaha mikro dan UMKM.

Nantinya, HiPajak dapat mengatasi kendala yang terjadi terkait masalah perpajakan, mulai dari istila pajak, rumitnya isi formulir dan penghitungan pajak. Terlebih, profesi nonkonvesional dapat mengurus pajak penghasilannya secara mandiri.

HiPajak Hadir Untuk Mempermudah Para Wajib Pajak Dalam Mengurus Pajak

“HiPajak memberikan solusi yang tepat terutama untuk kaum milenial yang antusias dengan berkarya di sektor digital dan sangat mengutamakan kepraktisan. Semua masalah terkait pajak penghasilan dapat diatas dengan satu aplikasi,” kata CEO HiPajak, Tracy Tardia.

Ada lima fitur utama yang disediakan pada aplikasi ini yaitu Rekomendasi Pajak, Catat dan Kalkulasi Pajak. Sementara itu fitur Bayar Pajak dan Lapor Pajak sedang dalam pengembangan.

HiPajak menghadirkan dua paket yang ditawarkan yaitu gratis dan premium. Sesuai dengan istilahnya yang bernama premium maka paket premium ini menawarkan layanan berbayar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan sangat terjangkau.

Untuk diketahui, HiPajak adalah digital platform yang menggabungkan jasa keuangan dengan teknologi. Aplikasi ini dibekali dengan teknologi kecerdasan buatan dan beberapa fitur yang saling terintegrasi.

Berdasarkan olah data dari laporan kinerja Dirjen Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan menjadi satu-satunya kelompok WP yang menunjukan pertumbuhan yang drastis.

Dari laporan itu diketahui, pertumbuhan golongan WP tersebut mencapai 43,83 persen pada 2016. Sementara pada 2017 mencapai 61,53 persen sedangkan pada tahun 2018 mencapai 74,28 persen.

Supaya aplikasi ini dapat dijalankan lebih mudah, semua fitur di dalamnya dapat digunakan lewat chatting. Hal ini sangat membantu orang yang masih awam terkait pajak dapat memanfaatkan aplikasi ini tanpa proses yang rumit.