Categories
Program

Kemkominfo Blokir 4.020 Situs Dan Aplikasi Fintech Ilegal Sepanjang 2018-2019

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan telah melakukan pemblokiran terhadap aplikasi financial technology atau fintech ilegal di Indonesia dalam kurun waktu 2018-2019.

Pemblokiran ini dilakukan tidak hanya berasal dari aduan akan tetapi juga pemantauan dari mesin AIS. Pemblokiran ini dilakukan sebagai sebuah komitmen dari Kemkominfo untuk melindungi masyarakat dari fintech ilegal ataupun yang belum terdaftar di OJK.

Dari data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, ada 4.020 situs dan aplikasi fintech yang ditangani termasuk diblokir Kemkominfo dari Agustus 2018 hingga Desember 2019.

Pada 2018, Kemkominfo menangai dan memblokir 211 situs dan 527 aplikasi fintech yang ada di PlayStore. Sementara itu pada 2019, jumlah tersebut naik menjadi 3282.

Rincian untuk situs maupun aplikasi yang diblokir adalah 841 untuk situs, 1.085 aplikasi di PlayStore dan 1.356 untuk aplikasi yang diluar PlayStore.

Kemkominfo Blokir 4.020 Situs Dan Aplikasi Fintech Ilegal Sepanjang 2018-2019

“Kemkominfo sejak 2016 telah menjadi anggota dari Satgas Waspada Investasi yang digagas oleh OJK. Hadirnya satgas ini bertujuan unutk melindungi konsumen dan masyarakat dari banyaknya fintech ilegal,” kata Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu.

Tidak hanya itu, Kemkominfo juga meluncurkan situs cekrekening.id pada tahun 2017 untuk membantuk masyarakat memperoleh informasi rekening yang diduga terkait dengan tindak pidana termasuk melaporkan rekening-rekening tersebut.

“Kemkominfor terus mengimbau masyarakat untuk menggunakan layanan yang telah terdaftar di OJK dan tetap waspada untuk menggunakan layanan dari situs atau aplikasi manapun,” jelas Ferdinandus.

Sebelumnya, sepanjang 2018, Kemkominfo melaporkan telah melakukan pemblokiran 738 fintech ilegal.

Dari total 738 tersebut terdapat 211 fintech ilegal yang berbasis sistus web dan 527 yang merupakan aplikasi ilegal yang ditemukan di PlayStore.

Aksi pemblokiran situs web paling banyak dilakukan pada Desember 2018 yang dimana mencapai 134 situs. Pada Desember 2018, aksi pemblokiran untuk aplikasi PlayStore juga masuk paling banyak yaitu 216 aplikasi.

Untuk diketahui, pemblokiran ini dilakukan berdasarkan pada permintaan OJK sebagai lembaga yang bertugas sebagai pengawas dan regulator sektor jasa keuangan.

Selain dari permintaan OJK, pemblokiran ini juga dilakukan setelah mempertimbangkan aduan dari masyarakat melalui sistem aduan konten termasuk penelusuran dari mesin AIS yang dimiliki oleh Kemkominfo.

Bagi masyarakat yang ingin melaporkan situs ataupun aplikasi yang terindikasi sebagai fintech ilegal maka dapat mengirim laporan ke aduankonten.id ataupun akun Twitter @aduankonten.

Nantinya, laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Satgas Waspada Investasi Ilegal yang terdiri dari 13 Kementerian dan Lembaga.

Categories
Informasi

Indonesia Bersama Australia Dan Portugal Bentuk Tim Untuk Bantu Pengembangan Domain .TL

PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia) bersama dengan auDA sebagai pengelola nama domain Australia dan DNS.PT yang merupakan pengelola nama domain Portugal membentuk tim untuk mengerjakan proyek pengembangan nama domain. TL untuk Timor Leste.

Proyek ini dimotori oleh APTLD yang merupakan Asosiasi Pengelola Nama Domain Tingat Tinggi Asia Pasifik.

General Manager APTLD, Leonid Todorov merespon positif rencana pengembangan domain .TL dan mengungkapkan bahwa tim gabungan yang terdiri dari ccTLD registri yang telah berpengalaman dalam mengatur ruang lingkup domain.

“Saya yakin dengan tim ini dapat mengembangkan domain .TL secara profesional,” kata Todorov.

Sementara itu Ketua PANDI, Yudho Giri Sucahyo menjelaskan bahwa tim dari PANDI sangat antusias untuk membantu mengembangkan domain .TL ini.

Indonesia Bersama Australia Dan Portugal Bentuk Tim Untuk Bantu Pengembangan Domain .TL

“Kami melihat ini sebagai kesempatan yang baru untuk dapat menawarkan apa yang telah kami pelajari dan terapkan dari rekan-rekan pada kesempatan yang sama,” jelasnya.

Pada sisi lain, Dewan Pengurus dari DNS.PT, Marta Dias bahwa mereka telah lama berinteraksi dengan .TL dan bersemangat untuk dapat membawanya ke level yang lebih tinggi.

“Di kesempatan ini pun kami akan membantu mengembangkan kehadiran bahasa Portugis pada internet melalui proyek ini,” kata Marta yang juga merupakan Dewan Pengurus LusNIC yang merupakan Asosiasi ccTLD yang menggunakan bahasa Portugis.

COO auDA, Bruce Tonkin menjelaskan bahwa dengan kerjasama bersama dengan Portugal dan Indonesia akan memberikan masukan dan saran yang cukup berguna kedepannya untuk pengembangan domain .TL.

Sementara itu, Direktur Departemen Informasi Dan Komunikasi pada Kementerian Transportasi dan Komunikasi Timur Leste, Eng. Nicolau Santos Celestino merasa bahwa pihaknya sangat terbantu dengan proyek pengembangan .TL oleh tim gabungan Indonesia, Portugal dan Australia.

“Kami bersyukur bahwa APTLD dan rekan yang berasal dari Indonesia, Australia dan Portugal bersedia membagi pengetahuannya dalam pengelolaan domain kepada kami. Kalian semua sangat diterima untuk datang di Timor Leste,” jelasnya.

Kedepannya, dalam pertemuan APTLD yang direncanakan pada 20-21 Februari 2020 di Melbourne, Australia akan dilakukan pertemuan susulan dari lima pihak yaitu PANDI, auDA, DNS.PT, MTC dan APTLD untuk membahas tahapan yang diperlukan dalam ruang lingkup implementasi yang kongkrit.